Sistem kepartaian Indonesia pada era Orde Baru disederhanakan sejak 1973 menjadi tiga kekuatan: Golongan Karya (Golkar) yang didukung penuh pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil fusi partai-partai berbasis Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan partai-partai nasionalis dan berhaluan kebangsaan, termasuk sisa-sisa struktur Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dahulu dekat dengan Soekarno.
Pemilu di masa Orde Baru digelar secara rutin setiap lima tahun, namun hasilnya secara konsisten dimenangkan Golkar dengan dukungan penuh birokrasi dan militer. PDI dan PPP berperan sebagai partai minoritas dengan ruang gerak politik yang terbatas.
Bergabung dengan PDI
Megawati resmi bergabung dengan PDI pada pertengahan dekade 1980-an. Latar belakangnya sebagai putri Soekarno menjadikannya figur yang menarik perhatian basis pendukung PDI, yang secara historis memang mewarisi sentimen nasionalis dan kedekatan simbolis dengan ajaran serta warisan Soekarno.
Pada Pemilu 1987, Megawati untuk pertama kalinya terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili PDI. Kehadirannya di parlemen menandai babak baru: seorang anggota keluarga Soekarno kembali punya panggung resmi dalam politik nasional setelah dua dekade absen dari struktur kekuasaan.
Keputusan Megawati untuk terjun ke politik praktis, alih-alih menjalani kehidupan privat seperti dekade sebelumnya, banyak ditafsirkan pengamat sebagai respons atas menguatnya rasa kehilangan sosok representasi Soekarnois dalam panggung politik nasional pascatahun 1965. PDI, dengan akar sejarahnya, menjadi kendaraan politik yang paling alami baginya.
Menguatnya Dukungan Akar Rumput
Sepanjang akhir dekade 1980-an hingga awal 1990-an, popularitas Megawati di internal PDI tumbuh pesat, terutama di kalangan simpatisan yang merindukan figur pemersatu bergaya Soekarno. Fenomena ini berbeda dari pola dukungan partai-partai lain yang lebih mengandalkan struktur birokrasi dan patronase.
Pertumbuhan popularitas ini menempatkan Megawati pada posisi yang semakin sulit diabaikan oleh elite PDI, sekaligus menjadi perhatian pemerintah Orde Baru yang secara historis berhati-hati terhadap kebangkitan simbol-simbol Soekarnois yang berpotensi menjadi kekuatan politik independen.
Kongres Luar Biasa 1993 dan Kursi Ketua Umum
Puncak dari fase ini terjadi pada Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya tahun 1993. Dalam kongres yang penuh dinamika tersebut, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI, mengungguli kandidat yang saat itu lebih diunggulkan oleh kalangan pemerintah. Hasil ini mengejutkan banyak pihak dan menandai perubahan besar dalam peta politik nasional menjelang Pemilu 1997.
Kemenangan Megawati di kongres tersebut segera memicu ketidaknyamanan di kalangan pemerintah, yang menilai kepemimpinannya berpotensi mengonsolidasikan kekuatan oposisi di luar kendali negara. Ketegangan inilah yang, dalam beberapa tahun berikutnya, berkembang menjadi konflik internal partai yang berpuncak pada peristiwa yang dibahas pada Bab III — Tahun-Tahun Perlawanan.
- 1973 Fusi partai politik membentuk PDI dari partai-partai nasionalis dan kebangsaan.
- Pertengahan 1980-an Megawati bergabung dengan PDI.
- 1987 Terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili PDI.
- 1993 Terpilih sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Luar Biasa di Surabaya.
Terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI pada 1993 adalah titik awal konflik politik terbesar yang dihadapinya sebelum Reformasi. Peristiwa ini juga meletakkan dasar bagi lahirnya PDI Perjuangan — partai yang kelak mengantarkannya ke kursi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia.
Sumber dan Referensi
- Komisi Pemilihan Umum — arsip hasil Pemilu era Orde Baru.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia — riwayat keanggotaan legislatif.
- Arsip Nasional Republik Indonesia — dokumentasi kepartaian 1973–1998.
- Media nasional dengan reputasi editorial baik, sebagai konteks pelengkap peristiwa Kongres Luar Biasa PDI 1993.