Presiden ke-
5 Republik Indonesia
Masa Jabatan
23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004
Wakil Presiden
Hamzah Haz
Kabinet
Kabinet Gotong Royong
Pendahulu
Abdurrahman Wahid
Penerus
Susilo Bambang Yudhoyono
Peristiwa Penting
Bom Bali 2002, Darurat Militer Aceh 2003
Status
Presiden perempuan pertama Indonesia

Sidang Istimewa MPR dan Pelantikan

Ketegangan panjang antara Presiden Abdurrahman Wahid dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah dibahas pada Bab IV, mencapai puncaknya pada Juli 2001. Sidang Istimewa MPR digelar untuk meminta pertanggungjawaban presiden, dan pada 23 Juli 2001, MPR memutuskan mengakhiri masa jabatan Abdurrahman Wahid serta melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Hamzah Haz, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, terpilih sebagai Wakil Presiden mendampinginya.

Pelantikan ini mencatat sejarah sebagai kali pertama seorang perempuan memegang jabatan Presiden Republik Indonesia — capaian yang banyak dicatat sebagai tonggak penting representasi perempuan dalam politik nasional.

Ilustrasi editorial suasana pelantikan Presiden Juli 2001
Ilustrasi editorial. Dokumentasi resmi pelantikan dapat ditelusuri melalui arsip Sekretariat Negara.

Kabinet Gotong Royong

Tak lama setelah pelantikan, Megawati membentuk Kabinet Gotong Royong — kabinet koalisi yang melibatkan berbagai partai pendukung di parlemen, mencerminkan realitas politik pascareformasi yang menuntut konsensus lintas partai. Salah satu figur yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada kabinet ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yang kelak menjadi penerus sekaligus rival politik Megawati pada Pemilu 2004.

Susunan kabinet ini secara umum diarahkan untuk menjaga stabilitas politik dan melanjutkan agenda pemulihan ekonomi pascakrisis 1997–1998.

Ilustrasi editorial sidang Kabinet Gotong Royong
Ilustrasi editorial. Susunan resmi Kabinet Gotong Royong dapat ditelusuri melalui arsip Sekretariat Negara.

Tantangan Ekonomi Pascakrisis

Salah satu warisan terberat yang diterima pemerintahan Megawati adalah beban ekonomi pascakrisis moneter: nilai tukar rupiah yang belum sepenuhnya stabil, sektor perbankan yang masih dalam proses restrukturisasi, serta utang negara yang membengkak akibat program penyelamatan sistem keuangan. Pemerintahannya melanjutkan kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), dengan program pemulihan ekonomi yang berakhir menjelang akhir 2003 — menandai berakhirnya masa pengawasan IMF terhadap kebijakan ekonomi Indonesia sejak krisis 1997.

Indonesia Saat Itu

Awal 2000-an adalah masa Indonesia menata ulang kepercayaan investor dan pasar setelah gejolak krisis dan pergantian kepemimpinan yang cepat. Desentralisasi kekuasaan ke pemerintah daerah, yang mulai berlaku efektif pada 2001, turut mengubah lanskap fiskal dan politik nasional secara mendasar.

Keamanan Nasional: Bom Bali dan Respons Terorisme

Pada 12 Oktober 2002, serangkaian bom meledak di kawasan Kuta, Bali, menewaskan ratusan orang, mayoritas warga negara asing, dan menjadi salah satu serangan teror paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini mendorong pemerintahan Megawati mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Antiterorisme tak lama setelah kejadian, yang menjadi dasar hukum penindakan jaringan terorisme di Indonesia, termasuk pembentukan satuan tugas antiteror kepolisian yang dikenal luas dengan nama Densus 88.

Mengapa Peristiwa Ini Penting?

Bom Bali 2002 menjadi ujian besar pertama kepemimpinan Megawati di bidang keamanan, sekaligus mengubah arsitektur hukum antiterorisme Indonesia secara permanen. Respons pemerintahannya turut membentuk kerja sama keamanan regional dan internasional Indonesia pascaperistiwa tersebut.

Aceh dan Papua: Ketegangan di Wilayah Konflik

Di Aceh, upaya perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Kesepakatan Penghentian Permusuhan yang difasilitasi di Jenewa dan Tokyo akhirnya gagal bertahan. Pada Mei 2003, pemerintahan Megawati menetapkan status Darurat Militer di Aceh, disusul operasi keamanan berskala besar untuk memulihkan kendali negara di wilayah tersebut.

Di Papua, pemerintahannya mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada akhir 2001, sebagai kerangka hukum yang memberi kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan urusan lokal. Namun periode ini juga diwarnai ketegangan, termasuk kasus terbunuhnya tokoh masyarakat Papua, Theys Hiyo Eluay, pada November 2001 — peristiwa yang menyita perhatian nasional dan internasional serta memicu proses hukum terhadap sejumlah anggota militer.

Dua Sudut Pandang

Argumen Pendukung Kebijakan Keamanan

  • Status Darurat Militer di Aceh dinilai perlu untuk mengembalikan stabilitas setelah gencatan senjata gagal dan kekerasan meningkat.
  • Otonomi Khusus Papua dipandang sebagai kerangka hukum progresif untuk meredam tuntutan kemerdekaan melalui jalur politik.
  • Perpu Antiterorisme dianggap respons cepat dan perlu pascaBom Bali yang mendesak.

Kritik yang Tercatat

  • Operasi militer di Aceh dikritik kelompok hak asasi manusia karena berpotensi menimbulkan korban warga sipil.
  • Implementasi Otonomi Khusus Papua dinilai belum menjawab akar persoalan kesenjangan dan representasi politik lokal.
  • Penanganan kasus Theys Hiyo Eluay dianggap sejumlah pihak belum sepenuhnya transparan.

Persiapan Menuju Pemilihan Presiden Langsung

Salah satu warisan struktural terpenting pemerintahan Megawati adalah selesainya proses amendemen UUD 1945 pada 2002, yang antara lain mengubah mekanisme pemilihan presiden dari yang sebelumnya dipilih MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan konstitusional ini membuka jalan bagi Pemilihan Presiden 2004 — pemilihan presiden langsung pertama dalam sejarah Indonesia.

Akhir Masa Jabatan

Megawati mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Presiden 2004, namun kalah dalam putaran kedua dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla. Masa jabatannya secara resmi berakhir pada 20 Oktober 2004, saat SBY dilantik sebagai Presiden keenam Republik Indonesia. Perjalanan setelah masa ini dibahas pada Bab VI — Keputusan yang Membentuk Sebuah Masa dan Bab VII — Pengaruh Setelah Istana.

Jejak Waktu
  1. 23 Jul 2001 Megawati dilantik sebagai Presiden kelima Republik Indonesia.
  2. Agustus 2001 Kabinet Gotong Royong dibentuk.
  3. Nov 2001 UU Otonomi Khusus Papua disahkan; Theys Hiyo Eluay terbunuh.
  4. 2002 Amendemen UUD 1945 rampung, membuka jalan pemilihan presiden langsung.
  5. 12 Okt 2002 Bom Bali mengguncang keamanan nasional.
  6. Mei 2003 Status Darurat Militer diberlakukan di Aceh.
  7. Des 2003 Program pemulihan ekonomi bersama IMF berakhir.
  8. 2004 Megawati kalah dalam Pemilihan Presiden langsung pertama; masa jabatan berakhir 20 Oktober.

Sumber dan Referensi

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia — risalah Sidang Istimewa 2001.
  2. Sekretariat Negara Republik Indonesia — arsip pelantikan dan susunan Kabinet Gotong Royong.
  3. Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik — data ekonomi makro periode 2001–2004.
  4. Komisi Pemilihan Umum — hasil Pemilihan Presiden 2004.
  5. Media nasional dan internasional dengan reputasi editorial baik, sebagai rujukan kronologi Bom Bali, Aceh, dan Papua.
Bab ini merupakan halaman pillar situs dan disusun dengan cakupan paling lengkap. MegawatiSoekarnoputri.net tetap merupakan arsip editorial independen, bukan situs resmi kepresidenan maupun pemerintah.